Text

Neraca Timpang Bagi si Miskin: Penelitian Skema dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum di Lima Wilayah di Indonesia

---

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum membawa harapan baru bagi penegakan hak asasi
manusia di Indonesia, khususnya membuka akses keadilan bagi
masyarakat miskin. Perjuangan 40 tahun Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia dalam memastikan keadilan untuk semua lapisan masyarakat,
pada akhirnya memperoleh pengakuan dan jaminan oleh Negara. Kami
sangat mengapresiasi dan menyambut baik komitmen Negara melalui
sistim Bantuan Hukum ini.
Namun demikian, sistim ini bukan tanpa kelemahan. Alokasi
anggaran yang kurang responsif terhadap kebutuhan faktual bantuan
hukum, merupakan salah satu bentuk kelemahan dari sistim ini.
Meskipun potensi anggaran bantuan hukum yang tersebar di berbagai
instansi Pemerintahan cukup besar jika diintegrasikan ke dalam sistim
ini. Kelemahan ini ditengarai akibat dari penyusunan kebijakan yang
kurang partisipatif dan minimnya basis penelitian lapangan.

---

Availability

0132

347

My Library

Available

Detail Information

Series Title

-

Call Number

347

Publisher

Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakata., 2013

Collation

232 hlm: 15.5 x 23 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

978-602-14487-0-0

Classification

347

Content Type

text

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

Pertama

Subject(s)

Bantuan Hukum
Organisasi Bantuan Hukum (OBH)
Dana Bantuan Hukum

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment